Pilpres dan Pancasila

Oleh : Rezki Rahmawati*

INDONESIA adalah negara bangsa (Nation States) yang plural, baik dilihat dari sisi agama, ras, etnik, dan kepercayaan. Dalam upaya melanggengkan kekuasaan di Indonesia, pluralitas bangsa pernah dijadikan alat oleh Kolonial Belanda untuk melakukan politik diskriminasi dan devide et impera. Politik diskriminasi dan devide et impera jelas sekali merupakan taktik dan strategi dalam menjajah, langkah ini bukan hanya dilakukan Kolonial Belanda pada Indonesia, namun juga Inggris pada India dengan “membelah” India menjadi dua negara besar, yakni India dan Pakistan.

Pasca kemerdekaan, Indonesia juga tidak bisa segera keluar dari problem diskriminasi ras, agama, kepercayaan, dan etnis bahkan pada masa Orde Baru dengan dalih menjaga stabilitas nasional dan menghidupkan nasionalisme dikeluarkanlah kebijakan politik asimilasi, yang memaksa etnis minoritas-Tionghoa untuk meninggalkan identitas budayanya-dan menyatu dengan budaya Nasional (Jawa).

Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukan sesuatu “anugerah” namun merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas (Farida, 2010). Membangun masyarakat yang demokratis dan multikultural tentunya merupakan sesuatu yang tidak mudah, Indonesia terkenal dengan pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauan yang disebut dengan nusantara. Didalam penelitian etnologis misalnya, diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan Indentitasnya masing-masing serta budayanya yang berbeda-beda. Selain itu, kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terjadi pula konsentrasi suku-suku di tempat lain karena migrasi atau karena mobilisasi penduduk yang cepat. Melalui sensus pada tahun 2000 tercatat 101 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga negara (Surya, Leo, & Evi, 2003).

Hal lain yang menjadi tantangan bagi Indonesia adalah globalisasi, ditandai dengan perubahan sosial yang sangat cepat karena semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat diberbagai belahan dunia dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern (Rowland, 2013). Di tengah arus globalisasi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus tetap hidup dan bertahan dengan ketahanan nasionalnya, dengan kelenturan budayanya dan terus beradaptasi dengan unsur-unsur luar yang dianggap baik untuk memperkaya nilai-nilai lokal yang ada. Namun demikian, bangsa ini tidak boleh terobsesi dengan budaya luar secara membabi buta, karena pada saat yang sama berarti mencampakkan tradisi (local genius) dan berpeluang menjadi bangsa yang akan kehilangan identitas dirinya. Bersikap cerdas adalah tidak bersikap apriori terhadap berbagai budaya dari luar, tetapi juga tidak meniru begitu saja apa yang berasal dari luar, mengadopsi nilai-nilai luar harus dilakukan secara cerdas, kritis, dan bijaksana. Usaha untuk melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari luar adalah sikap moderat di era kontemporer seperti sekarang ini.

Dewasa ini, semakin banyak upaya yang telah dirumuskan dan dicoba untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang demokratis dan multikultural karena sejatinya, negara mesti berdiri diatas semua golongan, baik mayoritas maupun minoritas. Perwujudannya terus diupayakan salah satunya dengan mengakui eksistensi bangsa yang pluralis, adanya otonomi daerah, dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang masih perlu terus kita cermati dan disempurnakan secara terus menerus.

Pasca reformasi dengan politik keterbukaan dan kebebasan, pesta demokrasi memiliki tantangan semakin berat dibandingkan sebelumnya, terlebih dalam ajang pemilihan presiden pada tahun 2019 yang akan datang,  cara berada masyarakat saat ini merupakan cara berada yang baru, lengkap dengan penciptaan image-image yang baru. Ada masyarakat liberal dan sekuler yang percaya pada pluralisme moral, di lain pihak ada juga masyarakat primordial dan dogmatis yang masih mempertahankan eksistensi moralnya; dan ada juga masyarakat radikal yang tidak mau menerima pluralitas moral, dan berusaha memaksakan monisme moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Munculnya beragam konflik di Indonesia menjelang pilpres 2019 belakangan karena akibat dari tidak adanya common platform dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat diwujudkan bila, pertama, konsep multikulturalisme menyebarluas dan dipahami oleh masyarakaat Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi dan menjadikannya sebagai pedoman; Kedua, kesamaan pemahaman di antara masyarakat Indonesia mengenai makna dan model multikulturalisme dan bangunan konsep yang mendukungnya (Rowland, 2013).

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, maka penerimaan pluralitas agama dan etnis merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ketuhanan, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia Indonesia perlu menghadapi adanya perbedaan etnis , agama, dan kepercayaan secara lebih manusiawi dan etis sebagai pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Seorang Intelektual muda bernama Syaiful Arif menulis sebuah buku berjudul Deradikalisasi yang berangkat dari kegelisahannya mengenai kecenderungan gerakan-gerakan radikal berbasis agama yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia menjelang Pilpres 2019. Keresahan tersebut sebenarnya beralasan namun solusi yang diajukan justru memunculkan masalah baru, yakni Pancasila diajukan sebagai agama publik. Sila ketuhanan yang maha Esa dianggap sebagai landasan teologi bagi “agama publik” Pancasila. Pancasila adalah rumusan teologis yang justru merupakan pancaran nilai – nilai agama, sehingga kesangsian Pancasila atas nama tuhan adalah tanda “rabun ruhani”. Hal ini pun secara paralel digemakan oleh sejumlah intelektual dalam berbagai tulisan seperti opini Bakir Ihsan dalam harian kompas (Agenda Politik Agama Publik, 13/7/2018). Istilah ‘agama publik’ ini sejatinya mengundang kontroversi lain karena menyamakan agama dengan ideologi, dalam hal ini pancasila, sehingga malah bisa berubah pada reifikasi atau pergeseran relasi antagonistis antara agama dan negara. Akibatnya, kondisi hiruk – pikuk konflik dan keterbelahan masyarakat akan menajam.

Tantangan yang ada saat ini sebenarnya bisa dijawab jika kita bangsa Indonesia mengembangkan multikulturalisme dalam bingkai ideologi Pancasila, dalam arti memilih model multikulturalisme yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, seperti yang dikatakan oleh Kymlicka bahwa, bentuk multikulturalisme harus cair dalam kelompoknya, demikian pula dalam batasan kelompoknya, kebebasan dalam berafiliasi dan bukan pemaksaan; dan konsepsi identitas kelompok harus non eksklusif (Rowland, 2013). Di samping model batasan kelompok harus cair, kebebasan dalam berafiliasi, dan identitas kelompok non eksklusif sebagai yang digagas oleh Kymlicka sebagai nilai nilai model multikulturalisme, maka dalam konteks Indonesia harus ditambah dengan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial. Dengan model multikulturalisme seperti itu maka ada semacam kesepahaman bagi kita dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara untuk berterima dengan adanya pluralitas kelompok dengan keragaman moral yang diusungnya, selama tidak bersifat eksklusif, dalam artian tidak ada toleransi bagi kelompok radikalisme agama dan kelompok GLTB (gay, lesbian, bi-seks, transgender), karena keduanya dianggap komunitas yang eksklusif, dan bertentangan dengan nilai pancasila. (*)

*Penulis merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *