Dilema Di Tahun Politik; Antara Politik Nilai dan Politik Kekuasaan

Oleh: Zelahenfi

Sosiologi Intelegensia, Cendekiawan dan Intelektual

Istilah intelegensia, cendekiawan dan intelektual awam digunakan oleh banyak kalangan, dari masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat teristimewa – familiar dengan istilah tersebut. Karena pemakaian yang tumpang tindih dan sambil lalu menjadikan istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. Sebagai kata benda ia memiliki terminologi yang sesungguhnya berbeda, bahkan jika dielaborasi istilah itu memiliki akar sejarah yang panjang di Eropa abad 18. Dalam sejarahnya, kaum cendekiawan atau intelegensia ini merupakan suatu komposisi masyarakat yang berada diluar stratifikasi sosial yang telah mapan, namun baru mendapatkan bentuknya pada tahun 1860-an. Ron Eyerman menyebut bahwa kaum cendekiawan bukanlah suatu kategori ekonomi berbasis kelas seperti halnya definisi Gramsci, melainkan suatu kategori sosial diluar kategori relasi-relasi kelas, yang didefinisikan secara keras, sebab identitas kolektif mereka membentuk disekitar jenis-jenis kepentingan daripada yang berkaitan dengan posisi atau status sosial.[1]  Sejalan dengan pandangan tersebut, Nahirny menyatakan intelegensia sebagai sekelompok orang yang memiliki karakteristiknya sendiri, tak dapat disangkal berada di atas dan di luar tatanan sosial yang ada, baik berupa sistem kelas maupun status sosial.[2] Pandangan serupa diperkuat oleh Karl Mannheim, bahwa cendekiawan sebagai suatu kelompok merupakan semacam lapisan yang terapung bebas dalam masyarakat, tanpa pertalian dengan suatu kelas tertentu.[3]

Secara historis, istilah cendekiawan muncul dan berkembang terkait dengan skandal Dreyfus abad 19. Istilah ini dikenal secara luas sejak diterbitkannya surat terbuka Emile Zola. Kontroversi tersebut tidak hanya mengenai isi surat melainkan merembet pada konsep “cendekiawan” yang digunakannya. Tidak heran jika Habermas dalam penelusurannya tentang  basis sosial kaum cendekiawan merupakan “lingkungan masyarakat borjuis” sebagai diskursus kritis terhadap karya sastra yang muncul bersamaan dengan sarana salon-salon, warung kopi, cafe dan jamuan makan kalangan tertutup lingkaran para cendekiawan.[4]

Berbeda halnya di Rusia, terbentuknya ide kaum intelegensia merupakan hasil dari revolusi pendidikan pada masa Peter Agung, melalui dekritnya membebaskan para cendekiawan dari kungkungan Gereja.[5] Dengan demikian dapat dilihat bahwa pembentukan cendekiawan di Eropa dan intelegensia di Rusia memiliki perbedaan yang nantinya juga berpengaruh pada perilaku dan keberpihakan mereka sampai pada tahun 1860 menjadi sebuah komposisi kekuatan nyata.

Dalam magnum opus-nya Prison Note Books Gramsci memberikan sebuah pernyataan apakah kaum intelektual merupakan sebuah kelompok sosial otonom dan independen, atau setiap kategori sosial tertentu memiliki kriteria tertentu khusus mengenai kaum intelektual?[6] Gramsci memberikan beberapa argumentasi bahwa disetiap masyarakat mengandung kaum intelektualnya masing-masing, ia membagi intelektual berdasarkan kategori asal usul kelasnya, yaitu; intelektual organik dan intelektual tradisional. Intelektual organik ialah mereka yang berasal dari kelasnya sendiri dan menjadi agen intelektual dan tidak menarik diri dari asal usul kelasnya tersebut. Mereka merupakan elemen subtansial dari sebuah sistem sosial dan mengorganisasikan diri bersama kelompok sosial lainnya. Sedangkan intelektual tradisional ialah hasil dari hubungan sosial masa silam. Sejalan dengan definisi tersebut, Bottomore memberikan pengertian tentang intelektual sebagai kelompok yang jauh lebih kecil berisi orang-orang yang langsung menyumbangkan kreasi, transmisi dan gagasan kritik, antara lain; penulis, seniman, ilmuwan, filsuf, ulama, teoritisi sosial, komentar politik.[7]

 

Mengartikulasikan Politik Nilai Mahasiwa

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah perjalanan bangsa Indonesia merupakan sejarah panjang keterlibatan pemuda dalam kontestasi politik nasional. Dimulai dari 1908 terbentuknya Budi Utomo sampai sumpah pemuda 1928, keterlibatan pemuda dan secara khusus para kaum terdidik (mahasiswa) dalam pergerakan nasional terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Politik nilai sebagai jalan hidup diartikulasikan dalam satu suara mencapai Indonesia Merdeka. Tentu setiap fase pergerakan memiliki perbedaan masing-masing didalam merumuskan politik nilai yang diusungnya. Berbeda dengan fase gerakan mahasiswa angkatan sebelumnya, politik nilai mahasiswa angkatan 66 dengan slogan “tritura”; pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora dan turunkan harga pangan – bisa dikatakan bahwa mahasiswa merupakan arsitek lahirnya Orde Baru. Tentu bukan berlebihan anggapan tersebut, melihat secara faktual data sejarah bahwa peranan mahasiswa dalam menumbangkan rezim “Orde Lama”. Hanya saja disayangkan tidak sedikit para aktivis mahasiswa diangkatan ini tersandera oleh idealisme dan pragmatisme politik untuk masuk dalam rezim yang baru terbentuk.

Angkatan 70-an yang kerap disebut Arief Budiman sebagai “moral force” ia menandaskan bahwa mahasiswa dan gerakannya ibarat seorang resi yang harus hadir ketika kondisi masyarakat kritis dan setelah itu kembali kepada rutinitas kehidupan. Tentu hal ini merupakan suatu bentuk kritik bagi angkatan sebelumnya yang tersandera oleh kepentingan pragmatisme jabatan. Berbeda halnya dengan gerakan mahasiswa ankatan 80-an yang membentuk kelompok studi dan membangun basis gerakan dengan mengangkat isu-isu lokal. Basis gerakan dibangun bergandengan tangan dengan rakyat terdampak kebijakan semisal pelarangan penambangan pasir di kali berantas dan kasus kedung ombo.[8] Gerakan mahasiswa 90-an sampai 98 bisa dikatakan sebagai gerakan mahasiswa yang memiliki andil besar dalam perpolitikan bangsa pasca Indoensia merdeka, tentu hal ini tidak lepas dari keberhasilan sang “bintang lapangan“ menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, dengan mengusung slogan “tritura”; turunkan Soeharto & keluarga, turunkan harga dan reformasi kabinet gerakan ini mampu membawa perubahan signifikan dan memberikan harapan hari depan bangsa Indonesia. Politik nilai yang diusung gerakan mahasiswa 90-an menginginkan adanya ruang demokratis bagi kehidupan berbangsa hal ini tentu tercermin dalam slogan tritura yang diusung mereka.

 

Politik Nilai dan Bukan Politik Kekuasaan

Gelaran permusyawaratan akbar (MUKTAMAR) telah usai beberapa bulan lalu, harapan baru muncul seiring sejalan dengan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Pusat IMM. Konflik internal yang sempat mencuat di level elit telah terselesaikan dengan keikutsertaan elit-elit organisasi dalam penyuksesan hajatan 2-tahunan tersebut. Komposisi struktur Dewan Pimpinan Pusat seiring sejalan mulai terbentuk, dan merupakan tanggung jawab besar bagi periode ini untuk mengkonsolidasikan internal dan menyambut gelaran pentas politik nasional tahun yang akan datang. Merupakan sesuatu yang tidak bisa dinafikan bahwa kondisi politik nasional hari ini perlu adanya penyikapan secara serius oleh hierarki organisasi tertinggi. Hal ini tidak saja dikarenakan dalam rentang waktu kedepan bangsa Indonesia akan merayakan gelaran “pesta demokrasi” melainkan juga kondisi sosial masyarakat di tataran bawah yang terdiskriminasi dan tertindas. Sebut saja beberapa kasus agraria di beberapa daerah yang semakin meruncing dan meminggirkan hajat hidup masyarakat di level grassroot.

Seperti halnya hajatan 5-tahunan (pemilu) sebelum-sebelumnya, tentu tahun ini merupakan tahun politik yang akan dihadapi oleh periode tertentu dalam kepemimpinan organisasi – baik organisasi politik (partai) maupun organisasi kepemudaan – secara khusus IMM. Menarik untuk disimak periode IMM sekarang ialah adanya momentum “pesta demokrasi” yang menjadi tantangan periode IMM saat ini. Saya katakan tantangan tak lain karena IMM merupakan bagian dari kaum intelektual apakah dapat merumuskan “politik nilai” yang dapat menjadi trendsetter sebuah pergerakan atau paling tidak mampu keluar dari dilema politik kekuasaan ditahun politik.

Basis diskursus ini dapat dimulai dengan pertanyaan apakah mahasiswa sebagai kaum intelektual bebas dari politik? Tentu pertanyaan ini dapat kita temui dari warung kopi sampai ruang-ruang akademis, dari obrolan santai sampai ruang-ruang disksusi. Jika kita melihat sejarah panjang gerakan mahasiswa tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan mereka dalam aksi massa, pembentukan kelompok studi, advokasi masyarakat sampai penggulingan rezim berkuasa merupakan bentuk aksi politik. Hal ini senda dengan apa yang disampaikan C. Wright Mills seorang intelektutal harus berdiri sejajar dengan kelompok lemah, marjinal, tertindas. Seorang intelektual bukanlah mereka yang menciptakan perdamaian dan konsensus, melainkan mereka yang hadir dengan sikap kritis dengan dan tidak serta merta akomodatif terhadap kekuasaan.

Apa yang hendak dicari seorang intelektual bukan semata pragmatisme jabatan, relasi modal atau bahkan relasi sosial kekuasaan melainkan sebuah gerakan politik nilai yang tercermin dalam setiap level periode gerakan mahasiswa. Sebagai organisasi mahasiwa yang berbasiskan kaum intelektual – tentu IMM perlu untuk menyuguhkan gerakan “politik nilai” sebagai tanggung jawab moral kepada publik. Sebuah gerakan “politik nilai” dapat dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti; keadilan, keberpihakan kepada rakyat tertindas, penegakan hukum, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemberantasan korupsi, terbukanya ruang-ruang yang lebih demokratis. Singkatnya, “politik nilai” merupakan sebuah gagasan universal yang menuntut kehadiran peran kaum intelektual dalam menyuarakan bahkan mengkritik setiap kebijakan bukan malah akomodatif dengan kekuasaan rezim.

 

Membangun Budaya Politik Nilai

Perlunya membangun budaya politik nilai dalam organisasi merupakan hal yang urgen. Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan orientasi dari suatu masyarakat didaerah tertentu yang berkaitan dengan sistem politik. Artinya bukan perilaku-perilaku individu tertentu yang dinilai melainkan perilaku organisasi secara luas dan berpengaruh dalam proses politik. Pembangunan budaya politik nilai berimplikasi secara signifikan bagi terciptanya watak atau karakter anggota organisasi dan praksis gerak organisasi. Dengan membiasakan mengedepankan politik nilai daripada politik kekuasaan (kapling jabatan) hal ini dapat membangun karakter anggota menjadi lebih visioner serta dapat meminimalisir sikap oportunis yang sekedar berorientasi pragmatisme jabatan. Hal ini penting diketahui karena tidak sedikit aktivis mulai terjangkiti sikap menjadi “politisi” di dalam organisasi yang hanya mengedepankan tawar menawar jabatan tanpa membangun political view dalam prosesnya. Sedangkan dalam aspek praksis gerakan tentu organisasi dapat bergerak bebas menyuarakan pandangan politik keberpihakan dan tidak lagi tersandera oleh pragmatisme kekuasaan.

Tentu hal yang demikian tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan peran bersama dalam seluruh elemen organisasi membangun budaya dan menumbuhkan kesadaran tersebut. Dengan terciptanya iklim gerakan intelektual yang demikian akan selalu tercipta nalar kritis untuk selalu mengkoreksi dan mengontrol rezim kekuasaan. Aktivisme tidak lagi hanya berbicara soal siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Melainkan mulai mengedepankan segi-segi politik nilai yang diawali dengan mengkoreksi praktik keseharian dan bermuara pada sebuah gerakan.

[1] Ron Eyerman. Penerjemah. Matheos Nalle. Cendekiawan: Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat Modern. Yogyakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1996.Hlm. 8

[2] Yudi Latif. Genealogi Intelegensia; Pengetahuan & Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX. Yogyakarta. Prenadamedia. 2013.Hlm. 17

[3] Arief Budiman. Editor; Dick Hartoko. Golongan Cendekiawan; Mereka Yang Berumah di Angin. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Cetakan ke-2. 1981. Hlm. 71

[4] Lihat juga Ron Eyerman. Penerjemah. Matheos Nalle. Cendekiawan: Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat Modern. Yogyakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1996.Hlm. 49

[5] Lihat juga Ibid. Hlm. 60

[6] Antonio Gramsci. Penerjemah. Teguh Wahyu Utomo. Prison Note Books; Catatan-catatan Dari Penjara. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1996.Hlm. 7

[7] T.B. Bottomore. Penerjemah. Abdul Harris & Sayid Umar. Elite dan Masyarakat. Jakarta. Akbar Tandjung Institute.1993. Hlm. 87

[8] Lihat Denny J.A. Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an. Jakarta. Miswar. 1990. Hlm. 107-108.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *